Sistem pajak di Brunei yang tidak ada PPn, PPh, pajak pertanian, dll seperti di Indonesia cukup menarik untuk dibahas. Bukan untuk membandingkan dengan Indonesia. Namun, hal ini menarik dibahas agar kita bisa mempelajari mengapa Brunei Darussalam tidak menarik pajak PPn dan PPh ke rakyatnya seperti yang dilakukan pemerintah Indonesia.

Sistem Pajak di Brunei Darussalam
Sistem Pajak di Brunei Darussalam

Sistem pajak di Brunei Darussalam termasuk yang paling rendah. Dilansir dari www.news.ddtc.co.id, sistem pajak di Brunei tidak menarik pajak PPn dan PPh seperti di Indonesia. Tarif PPh badan/perusahaan di Brunei termasuk yang terendah kedua di ASEAn yakni sebesar 18,5%.

Dengan adanya sistem pajak seperti ini, Brunei Darussalam menjadi salah satu negara yang tergolong makmur di ASEAN. Brunei juga menjadi 25 besar negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia. Brunei juga menjadi negara yang memiliki ndeks pembangunan manusia terbaik kedua di ASEAN setelah Singapura.

Sultan Brunei memiliki pengaruh besar dalam sistem perpajakan di Brunei. Sultan Brunei berperan sebagai Perdana Menteri, Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, dan Anggota Legislatif yang tentu membuat perannya begitu vital di dalam sistem pemerintahan Brunei. Peranan seperti Sultan Brunei ini tentu tidak bisa disamakan dengan Indonesia.

Pendapatan Brunei Darussalam

Lalu, dari mana Sultan Brunei mendapatkan dana sehingga tidak menarik PPh dan PPn seperti di Indonesia? Sebagai informasi, untuk PPh pribadi dan badan di Indonesia berada di antara 5-30%, tergantung dari jumlah penghasilan pribadi atau badan tersebut. Untuk PPn yang banyak berlaku di Indonesia adalah sebesar 10% dari harga jual produk yang terkena PPn.

Sistem Pajak di Brunei Darussalam
Sistem Pajak di Brunei Darussalam Tidak Ada PPh, PPn, dan Pajak Pertanian

Sumber penghasilan utama Brunei Darussalam yang membuat mereka tidak menarik PPh dan PPn ke rakyatnya berasal dari sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya yang melimpah, terutama gas dan minyak menjadi penyumbang kemakmuran terbesar bagi warga Brunei. Jumlah warga negara Brunei juga tidak sebanyak Indonesia. Tak heran, pendapatan per kapita penduduk Brunei lebih tinggi dibanding negara lain di ASEAN.

Dengan sistem pajak di Brunei yang demikian memakmurkan rakyatnya, Brunei menjadi 5 negara di dunia yang memiliki pendapatan pajak terendah. Negara lain yang memiliki pendapatan negara terendah antara lain Monaco, Cayman Island, Arab Saudi, dan Bahama.

Efek Sistem Pajak Seperti di Brunei Darussalam

Dengan kebijakan pajak di Brunei seperti itu, maka rakyat Brunei tidak takut jika harus memiliki sepuluh rumah dan puluhan mobil atas nama pribadi. Mereka tidak akan terkena pajak progresif seperti di Indonesia. Maka tak heran, kehidupan rakyat Brunei sangat makmur dan tidak takut terkena pajak progresif jika ingin memiliki properti dan kendaraan lebih dari 1.

Jadi, jika kita hidup di Brunei, kita tidak perlu takut untuk menjadi orang kaya sampai harus repot-repot menyembunyikan identitas kita ketika membeli propeti atau kendaraan lebih dari 1 seperti yang lazim terjadi di Indonesia. Kita bisa dengan tenang menikmati properti dan kendaraan kita tanpa bayar pajak.

Kebijakan negara Brunei dalam urusan pajak juga berlaku bagi warga asing yang tinggal dan bekerja di Brunei. Gaji atau pendapatan mereka selama di Brunei tidak dikenakan pajak warga asing seperti di Indonesia. Maka tak heran jika banyak orang Indonesia yang betah tinggal di Brunei Darussalam dan menetap di sana.

Jadi, kita tidak akan menemukan pemandangan tiap bulan orang yang menyetor pajak dari gaji mereka tiap bulan. Hanya badan/perusahaan yang memberikan pajak ke negara Brunei. Hal ini tentu bisa menjadi pelajaran bagi Indonesia dalam hal perpajakan yang bisa berimbas positif bagi kehidupan rakyat Indonesia.

Baca Juga : Sistem Pajak di Brunei Darussalam Tidak Ada PPn dan PPh

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *